Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum Tahapan pra mediasi dalam hukum acara perdata menurut PERMA NO 1 tahun 2008 : Tahapan serta pelaksanaan mediasi perdamaian dalam Hukum Acara Perdata Bentuk perdamaian harus secara tertulis (akta perdamaian)ī.Perdamaian harus atas dasar keadaan sengketa yang telah ada.Perdamaian harus atas persetujuan kedua belah pihak.Namun sering pula terjadi dikemudian hari salah satu pihak menyalahi perjanjian yang telah disepakati, untuk menghindari timbulnya kembali persoalan yang sama di kemudian hari, maka dalam praktek sering perjanjian damai itu dilaksanakan secara tertulis, yaitu dibuat akta perjanjian perdamaian.

ĭalam persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang sedang bertikai dalam penyelesaian persengketaan, dapat saja para pihak menyelesaikanya sendiri tanpa melalui pengadilan misalnya mereka minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat atau pihak lainnya, dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan seperti ini cukup banyak yang berhasil.

Mediasi Perdamaian merupakan suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Pengertian mediasi perdamaian dalam Hukum Acara Perdata

Contoh surat perjanjian damai